Gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter mengguncang Blitar, Jawa Timur, Selasa 17 Mei 2011 pukul 07.14 Waktu Indonesia Barat (WIB).
Seperti dimuat Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pusat gempa berada di 170 kilometer tenggara Blitar. Lindu terjadi di kedalaman 25 kilometer. Belum diketahui apakah gempa menimbulkan kerusakan.
Warga malang, Nostal Nuan Saputri mengaku getaran gempa Blitar terasa hingga Malang. "Kalau beraktivitas tidak terasa, tapi kalau tiduran terasa. Tempat tidur bergerak-gerak, kaca bergetar," kata dia.
Namun, menurut BMKG, gempa Blitar yang berada di 9.55 Lintang Selatan dan 112.55 Bujur Timur itu tidak berpotensi tsunami.
Untuk diketahui, pesisir selatan Jatim dan Bali masuk dalam zona bahaya gempa yang berpotensi tsunami. Sebab, di wilayah selatan Jatim terdapat patahan panjang mulai dari Sumatera.
gunung meletus
Semenjak ada peningkatan aktivitas vulkanisme di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah yang ditandai dengan meningkatkan kadar gas-gas yang berbahaya bagi penduduk dan sumberdaya alam di sekitarnya seperti hewan dan tanaman, maka perhatian manajemen bencana menuju kearah Dieng. Mengapa di dataran tinggi Dieng seringkali terjadi letusan gas berbahaya?. Secara geografis , Dieng merupakan wilayah hulu dari DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu yang bermuara di sebelah timur Cilacap. DAS Serayu tergolong DAS Super Kritis karena beberapa hal : (a) tingginya erosi akibat pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya, (b) tingginya sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sungai termasuk pendangkalan Waduk Mrica di Banjarnegara yang mempunyai nilai strategis untuk PLTA, pengendali banjir dan sumber irigasi, (c) terjadinya banjir dan kekeringan dan (d) menurunnya daya tarik untuk wisatawan. Slogan yang tepat untuk daerah turis Dieng adalah ‘Dying Dieng’, karena potensi sumberdaya alam dan lingkungannya telah
mengalami kerusakan/degradasi yang sangat serius. Daya dukung lingkungan telah terlampaui, sehingga sangat sukar untuk memulihkan kondisi lingkungannya.
Secara geologis, wilayah Dieng merupakan dataran tinggi (Plateau) yang terbentuk oleh kawah gunung berapi, namun sudah tidak aktif lagi. Hingga kini aktivitas vulkanisme merupakan aktivitas ‘post volcanism’, terdapat kawah sebagai keluarnya berbagai gas dan uap air. Salah satu bahaya yang ada adalah keluarnya gas yang sangat beracun dan berbahaya yaitu gas karbon monoksida (CO) dan atau gas karbon dioksida (CO2). Beberapa kawah seperti kawah Sikidang, Sinila dan Timbang sangat berpotensi menimbulkan bencana. Ingat kawah Sinila tahun 1979 terjadi ledakan besar dan mengeluarkan gas beracun CO2 dan H2S yang mengakibatkan ratusan penduduk meninggal dan 55 orang hilang.
Meningkatnya kadar gas CO2 yang telah melebihi ambang batas yang ditetapkan aman yaitu 0,5 persen volume, tanggal 29 Mei yang lalu telah mencapai 0,86 persen volume. Jika nantinya ada kecenderungan meningkat, maka perubahan status level 2 (waspada) dapat saja terjadi menjadi awas. Tidak ada salahnya apabila pemantauan secara intensif terhadap kandungan gas berbahaya ini terus dipantau dan segera diinformasikan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah berbahaya. Tidak ada alasan kawasan Dieng harus segera ditutup sementara untuk wisatawan, terutama di radius yang telah ditetapkan oleh PVMBG.
Penetapan radius aman menjadi 1 km nampaknya akan menimbulkan gelombang pengungsi yang sangat banyak. BPBD Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tentu dapat bekerja sama dalam menangani korban bencana ini. Penataan jalur evakuasi, lokasi pengungsian dan jaminan sosial untuk para pengungsi harus dikelola dengan baik, agar risiko bahaya gas-gas beracun dapat diminimalisir.
Menurut hasil penelitian PSBA UGM tahun 2004/2005 dinyatakan bahwa salah satu masalah lingkungan di dataran tinggi Dieng adalah meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan. Ada korelasi positip antara kepadatan penduduk dengan kerusakan lahan, yang pada akhirnya juga menimbulkan bahaya lingkungan (environmental hazards) semakin meningkat. Jadi Dieng dapat diklasifikasikan sebagai daerah wisata yang menyandang predikat ‘multiple disasters’, bahaya dan risiko bencana semakin banyak.
Manajemen risiko lingkungan menjadi pilihan yang tepat manakala beberapa kawasan di daerah ini akan dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik, menjadi pilihan wisata minat khusus. Analisis risiko bahaya lingkungan bisa dilakukan dengan cara antara lain : (a) mengidentifikasi dan penilaian antara potensi dan bahaya lingkungan yang mungkin timbul, (b) analisis kerentanan masyarakat baik secara fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan, (c) analisis elemen berisiko dari ancaman bahaya seperti potensi lahan, tanaman/sayuran, potensi sungai, waduk, telaga, mata air, dan infrastruktur. Untuk meminimalisir jumlah korban akibat bencana di Dieng maka perlu dilakukan pengembangan sistem peringatan dini bahaya, peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat akan bahaya, peningkatan kemampuan BPBD dalam menangani bencana, dan dukungan dana yang memadai bagi program mitigasi bencana di masa mendatang agar kegiatannya tidak sporadis dan kontinyuitasnya masih dipertanyakan, sehingga slogan ”membangunan masyarakat yang tahan bencana” bisa terwujud.
tanah longsor
Sebanyak 266 unit rumah rusak akibat tanah longsor di Kota Ambon, Provinsi Maluku, selama musim hujan sejak 13 Mei hingga awal Juni 2011.
Hasil pendataan Dinas Sosial Kota Ambon seperti dusampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ambon M.A.Namsa, Jumat, juga menunjukkan bahwa talud tanah yang rusak sebanyak 39 titik dan talud yang dipasang di pinggir aliran sungai enam titik, yang tersebar di beberapa desa dan kelurahan.
"Warga yang mengungsi sebanyak 324 kepala keluarga (KK)," katanya.
Pengungsi terbanyak berasal dari Desa Wailela dan Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon, yakni 275 KK atau 892 jiwa, di mana 134 KK akibat mengalami banjir, sedangkan 141 KK lainnya akibat tanah longsor yang menutupi sebagian besar rumah yang terjadi 13 Mei 2011 saat Kota Ambon diguyur hujan lebat, namun semuanya sudah kembali ke rumah mereka masing - masing.
Namsa menjelaskan, semua yang mengalami musibah baik tanah longsor maupun banjir sudah ditangani dengan memberikan bantuan tanggap darurat baik berupa makanan, peralatan dapur untuk memasak, selimut, tikar, terpal maupun karung.
Menurut Namsa, musim hujan di Kota Ambon belum berhenti. Karena itu pihaknya berharap masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan tanah longsor selalu memperhatikan imbauan dari Pemerintah Kota Ambon untuk berhati - hati.
Apabila turun hujan yang lebat, masyarakat diminta segera menjauh dari dari lokasi tersebut sebab jika terjadi bencana akan menyebabkan korban lebih besar.
Terkait bantuan, ia mengatakan, Dinas Sosial Kota hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, itu berarti dalam tim penanggulangan bencana Dinas Sosial hanya menangani bantuan tanggap darurat.
Tim Penanggulangan bencana terdiri atas beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik dari Dinas PU, Kesehatan, Tata kota, Dinas Perhubungan dan Dinas terkait lainnya, kata Namsa.
Karena itu jika ada masyarakat yang terkena bencana tanah longsor maupun banjir diharapkan melapor kepada Wali Kota Ambon selaku ketua tim satuan penanggulangan bencana.
"Memang melalui surat itu lama, karena kalau dari Desa disampaikan kepada camat tetap tembusannya harus sampai pada instansi terkait agar bisa mengetahui juga, karena kalau melalui camat saja memerlukan waktu yang lama," ujarnya.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memahami SKPD dengan bidang tugas masing - masing.
Khusus untuk Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan tanggap darurat juga memiliki aturan dan mekanisme, di mana bantuan itu disalurkan bagi masyarakat yang mengalami bencana dan sudah tidak bisa lagi melaksanakan aktivitasnya.
"Jadi kalau ada masyarakat yang rumahnya terlanda banjir pada saat musim hujan dan air masuk ke dalam rumah dalam jangka waktu satu jam tidak akan diberikan bantuan,' ujarnya.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat bisa memahaminya, apalagi ada imbauan dari Wali Kota Ambon bahwa bagi masyarakat yang tinggal di lereng gunung dan bantaran sungai dan tidak memiliki izin membangun (IMB) tidak akan diberikan bantuan
banjir
Sebanyak 24 desa di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terkepung banjir bandang setingi dua meter, akibat meluapnya Sungai Krueng Peuto menyusul hujan lebat yang mengguyur wilayah itu.
Terkait banjir bandang yang terjadi di Kampung Cibeureum, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pihak Pengembang Bogo Nirwana Residen perumahan mewah milik Bakrie di Bogor Nirwana Residen membantahnya.
Menurut Humas Bogo Nirwana Residen, Wahid peristiwa banjir yang mengakibatkan 31 rumah rusak (sebelumnya 20 rumah) lebih diakibatkan adanya penumpukan sampah di kali Cibeureum. “Banjirnya bukan berasal dari perumahan kami, tapi berasal dari tumpukan sampah yang ada di kali,” ujar Wahid di Bogor, Jumat (27/5/2011).
Sementara itu pasca banjir bandang tersebut, Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman dan Dandim 0606 Kota Bogor Letkol KV Sinyo melakukan peninjauan dan membantu evakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan.
“Untuk tahap pertama kami membantu warga dengan mengevakuasi barang barang yang bisa diselamatkan,” ujar Kapolres Bogor Kota.
Kapolres menambahkan, jika diperlukan pihaknya akan membangun tenda untuk keluarga yang rumahnya rusak dan terbawa banjir bandang.
Seperti diberitakan sebelumnya, hujan yang mengguyur kawasan Bogor mengakibatkan sungai Cibeureum, Bogor meluap dan mengakibatkan sedikitnya 20 rumah tersapu banjir.
Kejadian tersebut terjadi di dua RT yaitu RT 4 dan RT 3, RW 8, kampung Cibeureum, Kelurahan Mulya, Kec Bogor Selatan, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena pemilik rumah langsung menyelamatkan diri saat air meluap.
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengaku kesulitan untuk melakukan proses perbaikan infrastruktur dan rumah warga yang terkena bencana banjir badang dan longsor yang terjadi pada 6 Mei lalu. Alasanya, pemerintah daerah tidak memiliki dana. “Anggaran kita tidak mencukupi,” ujar Bupati Garut, Aceng H.M Fikri, Senin, 23 Mei 2011.
Menurut dia, dibutuhkan dana rekontruksi dan rehabilitasi sebesar Rp 90 miliar. Sementara anggaran yang dimiliki pemerintah daerah hanya sebesar Rp 1,5 miliar dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 5,5 miliar. Akan tetapi, dana bantuan itu sampai saat ini belum juga diterima oleh pemerintah Kabupaten Garut.
Dana Rp 90 miliar itu lanjut Aceng, akan dipergunakan untuk memperbaiki 638 rumah rusak berat, 1.264 rusak sedang dan 1.335 rusak ringan. Bantuan untuk rusak berat sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 10 juta, dan rusak ringan sebesar Rp 1 juta. Sementara sisanya akan digunakan untuk memperbaiki sarana umum, di antaranya 7 unit sekolah, 69 jembatan, 53 tempat ibadah, 33 saluran irigasi dan 1.306 hektar lahan pertanian.
Aceng mengaku pihaknya telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum juga ada kepastian berapa jumlah dana yang akan diberikan untuk penanggulangan pasca bencana banjir bandang di daerahnya tersebut. “Ya, kita akan memaksimalkan dulu dana yang ada dan melakukan perbaikan yang menjadi prioritas masyarakat,” ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Wawan Kurnia, meminta pemerintah pusat untuk segera mempercepat proses rekontruksi korban bencana. Bila tidak, perekonomian masyarakat di wilayah Garut selatan terancam lumpuh. “Ini harus cepat karena kerusakan infrastruktur disana cukup parah juga. Apalagi sebelumnya daerah selatan itu pernah menjadi korban gempa bumi pada 2009 lalu,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bencana banjir bandang ini menerjang enam kecamatan di wilayah selatan, di antaranya Kecamatan Cisompet, Pameungpeuk, Cikelet, Mekarmukti, Cibalong dan Kecamatan Pakenjeng. Akibat peristiwa ini, 13 orang tewas. Mereka kebanyakan warga Kecamatan Cikelet
Tidak ada komentar:
Posting Komentar